Pada hari Jumat, 31 Januari 2025, Pemerintah Desa mengadakan Musyawarah Desa yang membahas tiga agenda utama, yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2024, Sosialisasi APBDes Tahun Anggaran 2025, serta Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun Anggaran 2025.

Laporan Pertanggungjawaban APBDes Tahun Anggaran 2024

Dalam musyawarah ini, Pemerintah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2024. Laporan ini mencakup realisasi pendapatan dan belanja desa, termasuk penggunaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur, program pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan sosial lainnya. Laporan tersebut juga menjadi bahan evaluasi bagi perangkat desa dan masyarakat guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran di tahun mendatang.

Sosialisasi APBDes Tahun Anggaran 2025

Setelah menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahun sebelumnya, Pemerintah Desa melanjutkan dengan sosialisasi APBDes untuk Tahun Anggaran 2025. Dalam sesi ini, dijelaskan rencana program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBDes tahun 2025. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai arah kebijakan pembangunan desa, serta mengajak masyarakat untuk turut serta dalam pengawasan penggunaan anggaran desa.

Penetapan KPM BLT-DD Tahun Anggaran 2025

Salah satu agenda penting dalam Musyawarah Desa ini adalah penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) untuk Tahun Anggaran 2025. Proses penetapan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta hasil musyawarah bersama perangkat desa dan perwakilan masyarakat. Bantuan ini diharapkan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin dan rentan di desa.

Musyawarah Desa ini berlangsung dengan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama terkait pelaksanaan program desa. Dengan adanya keterbukaan dan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan pembangunan desa dapat berjalan lebih baik, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan warga.